Materi satu
Sistem politik di indonesia dan sistem politik di berbagai negara J
Sistem
politik merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang ,
merdeka sehingga dikenal ada beberapa sistem politik, diantaranya :
· Sistem politik asepali , yaitu sistem politik yang tidak memiliki eksekutif , birokrasi , legislatif dan kepartaian .
· Sistem politik presepali , sistem politik yang memiliki eksekutif , tetapi tidak memiliki birokrasi , legislatif dan suatu kepartaian .
· Sistem politik ortosepali , sistem politik yang memiliki eksekutif dan birokrasi , tetapi tidak memiliki legislatif atau kepartaian .
· Sistem politik heterosepali , sistem politik yang memiliki eksekutif , legislatif dan birokrasi tetapi tidak memiliki kepartaian .
· Sistem politik matasepali , sistem politik yang memiliki organ dasar eksekutif , birokrasi dan sistem kepartaian .
· Sistem politik suprasepali
, sistem politik yang mempunyai eksekutif , birokrasi , legislatif ,
sistem kepartaian dan masih ditambah oleh negara negara lain.
Sistem politik yang berlaku pada masa demokrasi liberal (1945 – 1959), dinamika politik
Pada periode demokrasi liberal , yang belaku antara kurun waktu 1945 , sampai
dengan 1959 , secara otomatis mewarnai sistem politik pada masa itu ,
dapat dibedakan aktifitas politik kenegaraan, sebagai berikut :
a. Awal
kemerdekaan proklamasi 17 agustus 1945 , presiden untuk sementara
memegang jabatan , rangkap dan melantik (* KNIP *) komite nasional
indonesia pusat.
b. Untuk membatasi kekuasaan presiden yang terpusat , timbul usaha usaha untuk membangun corak “ parlementer “.
c. 1940 di berlakukan konstitusi RIS dengan menerapkan “parlementaria federalisme“.
d. Pada tanggal 17 agustus 1950 RIS bubar kembali ke bentuk negara kesatuan.
e. Tuntunan
yang melebihi daya tampung atau kemempuan mesin politik yang ada
sehingga menimbulkan krisis dan mengakibatkan politik pemerintah tidak
stabil.
f. Sulitnya membentuk suatu kesatuan antara elit politik yang mengakibatkan disintregasi bangsa.
g. Gaya
politik yang membedakan ideologi sehingga berakibatkan terhadap rakyat
yang timbulnya ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat.
h. Model
kepemimpinan yang membawa paradigma lama dengan pemikiran yang sangat
sempit , seperti primordialisme , paternalis , rasisme , dan fanatisme.
i. Perimbangan partisipasi politik dan kelembagaan .
Dalam
kurun waktu 1945 – 1959 partisipasi masa dikancah politik sangat tinggi
, sehinga seakan-akan rakyat sudah sangat paham dengan hak dan
kewajibannya , meskipun ada saja yang ikut-ikutan.
Materi Dua
Sistem politik masa pelaksanaan tahun
1965 – 1988
( orde baru ) J
Ø Adanya tragedi pembunuhan 6 jendral angkatan darat 1 oktober 1965.
Ø Terjadinya krisis yang luar biasa sehinnga mendorong lahirnya 3 tuntunan rakyat (TRITURA)
Yang isinya 1) Bubarkan PKI.
2) Bersihkan kabinet dwikora dan PKI.
3) Turunkan harga / perbaikan ekonomi.
Ø Lahirnya orde baru dengan memproritaskan pengembangan ekonomi.
Ø Lahirnya sistem politik demokrasi pancasila , sistem yang menyeimbangkan antara politik dengan konsensus
Landasan sistem demokrasi pancasila , adalah :
Ø Landasan idiil , yaitu pancasila
Ø Landasan struktural , yaitu UUD 1995
Ø Landasan operasional , yaitu UU partai politik , UU pemilu , dsb .
Prinsip dasar demokrasi pancasila , meliputi :
§ Kedaulatan rakyat.
§ Negara berdasarkan hukum.
§ Pemerintah yang bertanggung jawab.
§ Bentuk negara kesatuan republik.
§ Sistem perwakilan.
§ Sistem perwakilan presidensial.
§ Tidak mengenal adanya golongan oposisi.
Selain landasan dan prinsip , ada demokrasi pancasila yang
dikenal beberapa aspek , yaitu :
v Aspek formal , yaitu proses pemilihan wakil wakil rakyat melalui pemilu.
v Aspek
material , yaitu gambaran manusia serta menjamin manusia yang sesuai
harkat dan martabat manusia , serta menjamin terwujudnya masyarakat
indonesia yang adil dan makmur.
v Aspek nomonatif , yaitu seperangkat norma atau aturan yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan negara dan harus dipatuhi.
v Aspek kejiwaan , yaitu semangat kebatinan sesuai dengan UUD 1945 dalam penyelenggaraan negara dan pemimpin pemerintah.
v Aspek
organisasi , yaitu semua bentuk organisasi yang dapat dijadikan wadah
untuk tercapainya tujuan yang hendak di capai harus benar benar sesuai
dan cocok .
v Aspek
optatif , yaitu tujuan yang ingin dicapai seperti negara hukum , negara
yang masyarakatnya sejahtera , dan terwujudnya negara yang berbudaya .
Materi tiga J
Berbagai sistem politik di negara negara lain
Terdapat macam macam sistem politik yang dilaksanakan di berbagai
negara antara lain , sebagai berikut :
o Absolutisme
, yaitu sistem politik ini tidak memiliki batasan hukum , dengan ciri
khas pemussatan kekuasaan , sistem ini di gunakan oleh seorang diaktator
. bentuk kekuasaan ini dikontrol oleh kelompok sosial yang ketat ,
tidak ada partai pesaing .
o Anarkisme
, kelompok ini menentang adanya pemerintahan yang akan membatasi
kebebasan individu , satu satunya batasan bagi individu yang bebas dalam
mengespresikan dirinya yakni dengan kebebasan tersebut tidak boleh
menyakiti sesama .
o Koalisi ,
yaitu sistem politik kombinasi , di temukan di negara negara
multipartai yang menghendaki adanya satu partai yang tidak cukup kuat
dalam memenangkan pemilu . Pemerintah yang terbrntuk biasannya
mendistribusikanpos pos politik untuk mewakili seluruh anggota koalisi.
Sistem politik otokrasi tradisional , yang memiliki ciri ciri sebagai berikut :
o Kurang menekankan pada persamaan , tetapi menekankan pada sertifikasi ekonomi.
o Kebutuhan moril dan nilai nilai moril lebih menonjol daripada kebutuhan material
o Lebih menekankan kepada kolektivisme yang berdasarkan kekerabatan daripada individualisme.
o Sistem politik totaliter , memiliki ciri ciri sebagai berikut .
o Sangat menekankan konsensus total dan konflik total dengan musuhnya , baik dari dalam negeri walaupun di luar negeri
o Untuk mencapai konsensus total dilakukan indoktrinasi ideologi dan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam.
Sistem politik komunis , memiliki ciri ciri sebagai berikut :
Terpeliharanya keseimbangan antara konflik dan konsensus.
Terdapat
perbedaan pendapat , persaingan dan pertentangan antara individu ,
kelompok dengan kelompok dengan kelompok , kelompok dengan pemerintahan ,
bahkan sampai lembaga pemerintahan.
Hanya konflik yang tidak menghancurkan sistem boleh ditolelir.
Demokrasi
, yaitu sistem politik yang kebijakannya memalui otoritas tertinggi
pada rakyat , dan perwakilan dapat dilakukan oleh pemilihan umum menurut
prosedur hukum recall dan referundum .
Persemakmuran
, pada sistem ini terdiri atas rakyat pada komunitas yang terorganisir
secara politis dan bersifat independent ataupun semi independent ,
pemerintahan ini terbuka atas persetujuan rakyat .
Monarki
, sistem politik ini seorang dari satu keturunan sebagai kepala negara
seumur hidup dan absolut , penguasa disini terkenal dengan sebutan raja ,
yaitu kaisar atau sultan
Materi empat J
Peran serta dalam sistem
Politik J
Peran serta masyarakat dalam sistem politik dapat di kelompokan menjadi dua bentuk , yaitu :
A . Partisipasi aktif masyarakat dalam sistem politik antara lain :
- Mengajukan usul mengenai kebijakan umum
- Mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan pemerintah.
- Membayar pajak
- Memilih wakil wakil rakyat dengan kegiatan pemilu
- Memberikan kritik terhadap perbaikan kinerja pemerintahan.
B. Bentuk partisipasi pasif masyarakat dalam sistem politik antara lain :
- Melaksanakan semua peraturan pemerintah.
- Menerima semua kebijakan pemerintah.
- Melaksanakan setiap keputusan pemerintah.
Partisi politik menurut Gebriell A . Al mond dapat di bedakan menjadi dua yaitu :
Konvesional
|
Non konvesional
|
- Pemberian suara pada pemilu
- Bergabung dalam kelompok kepentingan
- Kegiatan kampanye
- Diskusi kelompok , komunikasi individu dengan pejabat politik atau pejabat administrasi pemerintah .
- Pengajuan petisi .
|
- Konfrontasi
- Demonstansi
- Mogok kerja
- Pawai
- Makar
- Revolusi , dan
- Perang gelirya
|
Materi lima J
Sosialisasi budaya politik
Sosialisasi
budaya politik merupakan salah atu dari rangkaian fungsi fungsi input ,
sistem politik berlaku di negara negara manapun juga , baik yang
menganut sistem politik demokratis , otoriter , diktator , maupun
sebagainya , sosialisasi politik juga merupakan proses pembentukan sikap
dan orientasi politik pada anggota masyarakat .
Keberlangsungan
sosialisasi politik , sangat ditentukan oleh lingkungan sosial .
ekonomi dan kebudayaan dimanapun seseorang/individu berada, Selain itu ,
juga ditentukan oleh interaksi atau pengalaman pengalaman serta
kepribadian seseorang , Sosialisasi politik merupakan proses yang
berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling
mempengaruhi antara kepribadian individu dengan pengalaman pengalaman
politik yang relevan , yang memberi bentuk terhadap tingkah laku
politiknya .
Jadi
, sosialisasi politik adalah proses dimana individu individu dapat
memperoleh pengetahuan , nilai nilai , dan sikap sikap terhadap sistem
politik masyarakatnya , sosialisasi itu juga merupakan suatu proses
bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana
orang tersebut menentukan tanggapan dan reaksi reaksinya terhdap gejala
gejala politik yang sudah mempengaruhi seluruh masyarakatnya.
Proses sosialisasi politik
Perkembangan sosialisasi politik diawali pada masa kanak kanak atau remaja .
Easton
dan dennis mengungkapkan bahwa terdapat empat tahap dalam proses
sosialisasi politik dari kanak kanak , yaitu sebagai berikut :
· pengenalan otoritas melalui individu tertentu , seperti orang tua anak , presiden , dan polisi .
· perkembangan perbedaaan antara otoritas internal dan eksternal , yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah .
· pengenalan mengenai instituisi politik yang profesional , seperti kongres mahkamah agung pemungutan votting .
Fungsi sosialisasi politik :
A.Melatih setiap individu
B.Memelihara sistem politik
Cara kegiatan sosialisasi politik;
A. Imitasi
B. Instruksi
C. Motivasi
Materi enam J
Strategi pemberdayaan
masyarakat madani
Masyarakat
madani dan negara bergantung mana yang dianggap primer , dan mana yang
dianggap sekunder , sepertinya menurut pendapat tersebut , hak
berserikat merupakan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Kelompok
kelompok masyarakat tercipta tiada lain untuk menjadi integrasi dalam
membangun masyarakat yang adil , terbuka dan demokratis dengan landasan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa .
Masyarakat
madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan sosial
yang mengedepankan semanggat demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Dalam masyarakat mandani juga harus bekerjasama membangun
ikatan sosial , jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang
bersifat nonindependensi terhadap negara , Masyarakat
Madani
juga tidak hanya berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan
kewajiban , melainkan juga harus menghormati equal right , memperlakukan
warga sebagai pemegang hak kebebasan yang sama .
Disinilah
kemudian , masyarakat madani menjadi alternatif pemecahaan , dengan
pemberdayaan dan penguatan daya control masyarakat terhadap kebijakan
kebijakan pemerintahan yang pada akhirnya akan terwujud kekuatan
masyarakat sipil yang mampu menrealisasikan dan mampu menegakan konsep
hidup yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia , masyarakat
madani dipercaya sebagai alternatif yang tepat bagi demokratisasi
terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya
hegemoni negara , masyarakat madani juga dipakai sebagai cara pandang
untuk memahami universalitas fenomena demokrasi di berbagai negara .
Proses menuju masyarakat madani
Proses
menuju masyarakat madani itu tidak mudah karena memerlukan beberapa
syarat pendukungnya , oleh karna itu , dibutuhkan prasyarat menuju
masyarakat madani yang bebas dari pengaruh negara , prasyarat tersbut ,
antara lain sebagai berikut :
· sumberdaya manusia yang dimiliki mempunyai kualitas tinggi serta memadai .
· mempunyai kemempuan dalam memenuhi kebutuhan sendiri
· sumber sumber pembiayaan dalam negeri semakin mandiri dan mantap tidak tergantung pada hutang luar negerki
· memiliki
kemampuan ekonomi , sistem politik , sosial budaya , dan pertahanan
keamanan yang dinamis , tangguh , serta berwawasan global .
Organisasi
organisasi sosial tidak berperan penting dalam membentuk masyarakat
yang kuat.Masyarakat yang mandiri secara ekonomi , politik dan sosial
serta memiliki kesadaran , yang tinggi akan persoalan sosial , serta
memiliki kesadaran yang tinggi , akan persoalan sosial dan turut aktif
dengan aktifitas sosial , Oleh karena itu ,diperlukan kesadaran sosial
yang tinggi di kalangan masyarakat ,yang turut aktif dalam berbagai
kegiatan.
Materi tujuh J
Pemerintahan yang baik ( good governance )
Menurut
World Bank ( dunia bank ) , good governance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab
sejalan dengan prinsip demokrasi , pasar yang efisien , pencegahan
korupsi , menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum ,
dan politik bagi tumbuhnya aktifitas swasta .
UNDP , Good governance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara pemerintahan swasta , dan masyarakat .
Peraturan pemerintah no.101 tahun 2000
Pemerintahan
yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip
prinsip profesionalitas , akuntabilitas , transparansi , pelayanan
prima , demokrasi efesiensi , supremasi hukum , dan dapat diterima oleh
seluruh masyarakat.
Pemerintahan
yang baik akan dicapai apabila pemerintah dalam melakukan tugasnya
berdasarkan pada asas legalitas , serta dalam membuat suatu ketetapan
yang tidak bertentangan dengan undang undang yang ada diatasnya ,
hieraksi perundangundangan , pemerintahan yang baik dan bersih haruslah
dibangun secara sistematis dengan terus menerus .
Salah
seorang tokoh menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah
pemerintahan yang berkaitan dengan tata penyelengaraan pemerintahan yang
baik serta dengan penyelenggaraan yang baik pula , serta berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara . berbagai ungkapan
teoretik sering diletakkan pada bentuk dan isi penyelengaraan yang baik ,
seperti , accountable , contollabel , transparency , limitable , dsb .
Jika bagi rakyat pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang melakukan berbagai , kemudahan , kepastian , dan bersih dalam
menyediakan layanan perlindungan , dari berbagai tindakan sewenang
wenang baik atas , hak ataupun harta bendanya .
Untuk
mencapai tujuan tersebut harus diikuti dengan langkah langkah praktis
dan rasional yang memungkinkan sistem pemerintah berjalan dengan lancar
secara praktis dan efisiensi , yaitu :
Þ Penataan
peran dan kelembagaan pemerintah dengan sasaran terwujudnya organisasi
pemerintahan yang ramping , efektif dan efisien , yang dapat mendukung,
peran serta masyarakat dalam dunia usaha , dalam pembangunan yang
mempunyai daya saing tinggi , maupun di tingkat nasional ataupun global .
Þ Pengaturan
tata laksana dalam sasaran terbentuknya mekanisme , prosedur hubungan ,
metode , dan tata kerja aparatur negara yang tertib dan efesien .
Þ Peningkatan
kapasitas sumber daya manusia dengan sasaran hadirnya PNS yang
profesional , netral dan dapat mempertanggungjawabkan , keputusan serta
tindakannya .
Þ Pemberantasan KKN dengan sasaran tampilnya aparatur negara , yang bebas
KKN dan kinerja instansi , pemerintah yang akuntabel :)